Pada tanggal 6 Maret 2023, kebakaran besar terjadi di Depo Plumpang milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang menyebabkan kebakaran besar dan kerusakan pada sejumlah kereta. Insiden ini menjadi perhatian nasional dan menimbulkan diskusi tentang regulasi bangunan dan izin mendirikan bangunan (IMB) di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertuduh lamban dalam menindaklanjuti kontrol bangunan dan IMB di ibu kota. Setelah kebakaran, PDIP mengecam tindakan gubernur, sedangkan PKS membela keputusan gubernur. Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang polemik IMB Anies Baswedan usai kebakaran Depo Plumpang, dan bagaimana kedua partai politik mengekspresikan pendapat mereka.
Anies Baswedan dan Kontrol Bangunan
Sebelum kebakaran terjadi, banyak orang sudah mengkritik Anies sama sekali tidak mengatur kontrol bangunan dan kesesuaian IMB di Jakarta. Gubernur dapat menyetujui IMB hanya dalam waktu 30 hari. Hal ini memudahkan pihak swasta untuk mendapatkan izin membangun, tetapi kritik juga mencuat bahwa regulasi tersebut dapat mengeksploitasi tanah-tanah kosong untuk bangunan ilegal, semuanya dengan cepat mendapatkan IMB.
Namun, Anies menyatakan tidak ada hubungan antara kebakaran besar di Depo Plumpang dengan kendala yang dihadapi PD memperbarui izin mereka. Menurut Anies, bangunan tiang bendera yang terbakar tidak terlihat oleh petugas keamanan. Dengan demikian, ia tidak menyalahkan perusahaan tersebut atas kebakaran tersebut.
PDIP Mengecam Anies
PDIP mengkritik Anies dan menuduhnya telah gagal mengendalikan bangunan dan IMB di Jakarta. Menurut PDIP, Anies Baswedan dan timnya seharusnya lebih aktif dalam mengontrol bangunan di wilayah mereka dan memperbaiki keamanan bangunan seperti Depo Plumpang. Penolakan untuk menanggapi kebijakan menyebar dua kali lipat walaupun sebelumnya mereka telah memperingatkan bahwa kebijakan itu pada akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Karenanya, PDIP sangat terdorong dan menekan Gubernur Anies Baswedan dan mendesaknya segera bertindak agar regulasi bangunan dan IMB lebih terkontrol.
PKS Membela Anies
PKS berpendapat bahwa kepemimpinan sangat sulit di bolak-balik untuk ditekan oleh lawan politik yang menangkap celah untuk memotivasi diri mereka dengan kekalahan rival mereka. Melansir Republika.co.id, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik melihat kebijakan Gubernur Anies Baswedan untuk tidak mengelola bangunan melalui erosi kontrol berkorelasi dengan kecelakaan di Depo Plumpang. Namun, ia juga mengajukan pertanyaan sejak kapan responsibilitas pengawasan bangunan terletak pada seorang individu? Hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama bagi warga Jakarta. Karenanya, PKS membela Anies Baswedan dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama agar dapat memperbaiki prosedur kontrol bangunan dan IMB yang sulit dalam mengelola.
Poin yang Berbeda tentang Polemik IMB Anies Baswedan Usai Kebakaran Depo Plumpang
Kasus kebakaran Depo Plumpang diiringi dengan polemik tentang regulasi bangunan dan IMB di Jakarta. Berbagai pihak outspoken mengeluarkan pendapat mereka mengenai hal itu, dengan spektrum yang sangat berbeda dan pendapat yang terbagi. PDIP mengecam Anies Baswedan dan menuduhnya gagal dalam mengatur bangunan dan IMB di Jakarta, sementara PKS membela keputusan gubernur dan mempersatukan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola prosedur kontrol bangunan dan IMB.
Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di Depo Plumpang pada 19 September 2019, namun dapat dipastikan bahwa insiden ini telah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengatur bangunan dan IMB di Jakarta serta keamanan bangunan agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Harus ada upaya bersama dari pihak-pihak terkait untuk memperbaiki regulasi dan prosedur kontrol bangunan dan IMB di Jakarta, tanpa melupakan faktor keamanan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dan solutif dari pemerintah ditunggu untuk meminimalisir terjadinya insiden serupa di waktu mendatang.
Originally posted 2023-03-06 23:32:04.
