News  

Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan Sebagai UU, YLBHI: Melanggar Konstitusi

Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan Sebagai UU, YLBHI: Melanggar Konstitusi

Pada Oktober 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Perppu tersebut bertujuan untuk merombak sejumlah undang-undang yang dianggap menghambat investasi asing di Indonesia. Beberapa dari perubahan yang diusulkan tersebut mengundang kontroversi, dan beberapa kalangan menyampaikan keberatannya atas perppu tersebut.

Pada akhir Oktober 2020, Perppu Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020. Sejak disahkannya UU ini, banyak kalangan termasuk organisasi masyarakat sipil dan beberapa partai politik yang mengkritik UU Cipta Kerja. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah salah satu organisasi yang mengkritik UU tersebut. Menurut YLBHI, UU Cipta Kerja melanggar konstitusi dan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja di Indonesia.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kontroversi seputar UU Cipta Kerja serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga kerja.

Pembahasan

1. Tujuan dari Perppu Cipta Kerja

Perppu Cipta Kerja bertujuan untuk membuka peluang investasi asing di Indonesia dan mengembangkan sektor ekonomi. Rencana perubahan undang-undang ini meliputi bidang ketenagakerjaan, pajak, investasi, hingga perizinan. Beberapa perubahan tersebut diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan membuatnya lebih ramah terhadap investor asing.

2. Kritik dari YLBHI dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain

Meskipun tujuannya baik, Perppu Cipta Kerja memunculkan kritik dari kalangan masyarakat sipil di Indonesia. Beberapa organisasi seperti YLBHI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Persaudaraan Alumni 212 mengkritik perppu ini. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa perppu ini akan merugikan hak-hak tenaga kerja.

Menurut YLBHI, UU Cipta Kerja melanggar Konstitusi karena tidak memperhatikan hak-hak pekerja dan hak-hak berserikat. Sebagai contoh, UU Cipta Kerja memperbolehkan penyediaan tenaga kerja outsourching untuk waktu yang tidak terbatas. Padahal, hal ini bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28I Konstitusi yang menjamin hak-hak pekerja. YLBHI juga mengkritik UU Cipta Kerja karena tidak memperhatikan hak-hak perempuan pada sektor kerja informal, di mana mayoritas pekerja adalah perempuan.

3. Dampak terhadap hak pekerja

Salah satu kontroversi utama mengenai UU Cipta Kerja adalah bagaimana peraturan-peraturan baru yang disusun dengan tujun meningkatkan investasi mempengaruhi hak-hak pekerja. Menurut beberapa kritikus, UU ini dapat memperburuk kondisi kehidupan pekerja yang sudah memprihatinkan.

Salah satu dampak utama UU ini pada hak pekerja adalah kemungkinan bahwa untung rugi bisnis akan sepenuhnya ditanggung oleh pekerja. Menurut UU Cipta Kerja, perusahaan tidak perlu memberi upah pekerja yang sama dengan pekerja tetap pada pekerja kontrak atau outsource. Ini berarti bahwa peningkatan biaya sektor formal mungkin akan terjadi di bawah UU ini.

4. Investasi asing dan pertumbuhan ekonomi

Sebagai suatu negara yang masih berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk menarik investasi asing. Mendapatkan lebih banyak modal asing, bisa memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Beberapa pengamat percaya bahwa undang-undang seperti UU Cipta Kerja melibatkan dorongan ekonomi yang dapat meningkatkan sektor industri.

5. Potensi hubungan kerja yang tidak stabil

UU Cipta Kerja mengizinkan perusahaan untuk menggunakan model hubungan kerja yang lebih fleksibel. Di satu sisi, hal ini dapat berarti pengurangan biaya bagi perusahaan dan keterampilan yang lebih lengkap dan kurikulum untuk tenaga kerja. Namun, pada sisi lain, ini juga berarti kehilangan perlindungan bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja yang lebih stabil.

6. Pelemahan hak-hak tenaga kerja

UU Cipta Kerja juga akan memperlemah hak-hak tenaga kerja, menurut KSPI. Salah satu contoh adalah ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 mengenai Tunjangan Hari Raya yang dihapuskan oleh UU ini. Selain itu, undang-undang baru ini mengurangi tanggung jawab pengusaha dalam menjamin perlindungan tenaga kerja. Pengusaha juga diberikan kelonggaran untuk melakukan tindakan diskriminatif dan tidak adil dalam mengevaluasi kinerja pekerja.

7. Demo dan kecaman yang terjadi

Sejak Perppu Cipta Kerja disahkan sebagai UU, berbagai jenis demonstrasi dan kecaman terhadap UU ini terjadi di banyak kota di Indonesia. Unjuk rasa serentak terjadi di beberapa kota besar pada tanggal 6 Oktober 2020 oleh sejumlah besar buruh dan gabungan serikat kerja. Selain itu, puluhan ribu aktivis dan mahasiswa pun turut bergabung dalam mumonstrasi untuk menentang UU Cipta Kerja. Pejabat pemerintah telah menangkap dan menindaki pelaku unjuk rasa demikian.

8. Dampak pada investasi asing

Secara umum, investor asing mengapplaud UU Cipta Kerja meskipun masih ada sejumlah ketidakpastian tentang bagaimana aturan peraturan barangkali diterapkan. Beberapa ribu perusahaan di Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar dari undang-undang itu, yang bisa memperluas cakupan bisnis mereka dalam rangka memperkembangkan investasi modal mereka saat ini.

9. Peletakan dasar yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi

Istilah suara mayoritas mendukung UU Cipta Kerja karena diharapkan bahwa undang-undang tersebut akan membangun dasar ekonomi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, ketentuan yang dibuat mengatur aturan kontrak dan hubungan kerja lebih fleksibel, sehingga dapat memudahkan terciptanya lapangan kerja baru di Indonesia.

Penutup

UU Cipta Kerja terus menjadi topik yang kontroversial di Indonesia. Meskipun tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan regios yang lebih ramah bagi para investor asing, UU ini dinilai merugikan hak-hak tenaga kerja dan melanggar konstitusi. UU ini terus menuai kecaman dan demonstrasi dari sejumlah organisasi masyarakat dan pihak-pihak yang bersimpati terhadap hak-hak pekerja. Namun, pada sisi lain, pengamat percaya bahwa undang-undang itu juga bisa membangun dasar ekonomi yang kuat bagi negara dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia jika dijalankan dengan benar.

Sumber
– https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54796627
– https://katadata.co.id/berita/2020/11/09/duduki-haluan-uu-ciptaker-seret-pembangunan-pabrik-dan-energi-terbarukan
– https://tirto.id/uu-cipta-kerja-yang-melanggar-konstitusi-di-mata-ylbhi-fcF0
– https://www.suara.com/news/2020/10/08/175117/ini-kritikan-mahasiswa-terhadap-uu-cipta-kerja-den/2
– https://www.voaindonesia.com/a/kritik-pi%E2%80%99s-tunjangan-hari-raya-dihapus-uu-cipta-kerja/5637328.html
– https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54445764
– https://jurnal.id/id/blog/detail/melihat-perbedaan-antara-pro-kontra-uu-cipta-kerja-dalam-4-aspek-sentral
– https://katadata.co.id/berita/2021/03/11/maritim-serikat-pekerja-blokir-petritim-doosan-infrastructor-hingga-persyaratan-ppp-jadi-tongkrongan-olah-raga-karyawan
– https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54430747

Originally posted 2023-03-23 00:16:54.