Kepercayaan Publik Terhadap Kepolisian Indonesia
Polisi Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan Polri adalah institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Indonesia. Seperti layaknya negara-negara lainnya, Polri memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap Polri memang sempat menurun. Hal ini terkait dengan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan oknum polisi. Namun, pada tahun-tahun terakhir, Polri berhasil meningkatkan citra positif mereka di mata masyarakat.
Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Polri
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu faktor utama adalah adanya program reformasi Polri yang dilakukan pada tahun 2010. Program ini diinisiasi oleh kepemimpinan yang saat itu dijabat oleh Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
Reformasi Polri bertujuan untuk memperkuat integritas dan profesionalitas institusi kepolisian. Dalam program ini, Polri berusaha untuk memperluas transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan oknum polisi.
Selain itu, Polri juga aktif dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kampanye-kampanye Polri yang berfokus pada pelayanan masyarakat, seperti program Polisi Sahabat Anak dan program Pelopor Ramah Anak.
Meskipun demikian, masalah yang melibatkan oknum polisi saat ini masih menjadi isu yang sering menimbulkan polemik. Namun, Polri dengan cepat menanggapi masalah ini dengan menindak tegas pelakunya dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa Polri serius dalam menegakkan keadilan dan memperkuat integritas institusi.
Polri Lebih Baik dan Profesional
Kehadiran Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun 2019 berhasil membawa perubahan yang signifikan dalam sikap dan tindakan Polri. Pemimpin baru ini membawa semangat baru bagi institusi kepolisian Indonesia, dengan visi dan misi yang jelas untuk memperkuat integritas dan profesionalitas Polri.
Dalam upayanya membangun Polri yang lebih baik dan profesional, Jenderal Idham Azis melakukan sejumlah kebijakan, antara lain:
1. Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja institusi kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan program-program pencegahan kriminalitas dan aksi terorisme melalui kerjasama dengan instansi lain, termasuk dengan Intelijen TNI dan BIN.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) pada tahun 2021, kepercayaan publik terhadap Polri secara signifikan meningkat menjadi 65%. Resultat ini sangat signifikan jika dibandingkan data pada tahun 2020, yang hanya mencapai 45%.
Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa Polri sebagai salah satu institusi negara yang bertugas untuk menjaga keamanan publik memiliki peran penting untuk memastikan stabilitas dalam masyarakat. Dalam hal ini Polri tidak hanya bertugas untuk menindak kejahatan, tetapi juga untuk menyediakan layanan yang bermutu kepada masyarakat. Dalam keseluruhan upaya tersebut, Polri harus tetap memperhatikan kepentingan publik atas segala tudingan dan kritik yang ditujukan padanya.
Penutup
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meroket dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa terjadi karena adanya program reformasi Polri yang bertujuan untuk memperkuat integritas, meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan oknum polisi. Selain itu Polri juga mengoptimalkan program-program pencegahan kriminalitas dan aksi terorisme melalui kerjasama dengan instansi lain. Dan kerjasama dengan KPK untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam upaya membangun Polri yang lebih baik dan profesional, Polri harus tetap memperhatikan kepentingan publik atas segala tudingan dan kritik yang ditujukan padanya. Dengan sikap transparansi dan akuntabilitas yang kuat serta penindakan tegas terhadap pelanggar hukum baik internal maupun eksternal dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Polri secara berkelanjutan.
Originally posted 2023-03-30 10:04:06.
