News  

Gubernur Bali larang turis asing sewa motor, pakar pariwisata hingga perhimpunan rental motor tak setuju: ‘Ibarat mau menangkap tikus, lumbungnya yang dibakar’

Bali, selain terkenal sebagai pulau dewata yang indah dengan pantai-pantainya yang cantik, juga menjadi destinasi wisata melalui sewa motor. Namun, pada tahun 2019, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan yang melarang turis asing untuk menyewa motor di Bali dengan alasan keselamatan dan keamanan. Kontroversi pun muncul, baik dari kalangan pakar pariwisata maupun perhimpunan rental motor yang tak setuju dengan kebijakan ini.

Alasan Kebijakan

Keputusan Gubernur Bali untuk melarang turis asing untuk menyewa motor di Bali didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan keamanan. Ide awal kebijakan ini muncul setelah terjadinya kasus kecelakaan fatal yang menimpa turis asing yang sedang mengendarai motor di Bali. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, kebijakan ini diterapkan guna meminimalisir potensi kecelakaan dan keamanan para wisatawan.

Reaksi Pakar Pariwisata

Kebijakan melarang menyewa motor bagi turis asing ini menuai kontroversi dari kalangan pakar pariwisata. Menurut mereka, kebijakan ini dapat mempengaruhi pariwisata di Bali yang sangat bergantung pada industri wisata. Pemerintah lebih baik mengedukasi para turis tentang hidup di jalan raya Bali, selain memperbaiki infrastruktur dan regulasi jalanan, alih-alih melarang turis untuk menyewa motor.

Penolakan Perhimpunan Rental Motor

Tak hanya pakar pariwisata yang tidak setuju, namun perhimpunan rental motor di Bali juga menolak kebijakan ini. Menurut mereka, larangan tersebut hanya akan mempersempit usaha rental motor yang merugikan pengusaha setempat. Seharusnya pemerintah memperketat regulasi dan pengawasan rental motor, bukan melarang turis untuk menyewa motor.

Dampak Perekonomian

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali ini berdampak pada industri pariwisata dan sewa motor di Bali. Banyak pengusaha sewa motor yang mengalami penurunan pendapatan karena pengunjung yang kesulitan mengakses transportasi alternatif. Selain itu, dampaknya bisa sangat terasa pada industri pariwisata di Bali yang sangat bergantung pada industri wisata.

Alternatif Transportasi

Setelah diumumkannya kebijakan ini, turis asing mempunyai beberapa alternatif untuk mengakses transportasi selain motor. Beberapa diantaranya adalah mengendarai mobil, naik taksi, menggunakan jasa ojek, dan berjalan kaki. Walaupun memang mengakses sarana transportasi alternatif memerlukan modal yang lebih mahal daripada menyewa motor.

Solusi Yang Diusulkan

Untuk menjawab kontroversi yang muncul, pihak pemerintah Bali menyatakan bahwa larangan menyewa motor bagi turis asing adalah sesuatu yang masih digodok dan belum benar-benar final. Mereka tengah membahas berbagai alternatif yang bisa mengakomodasi kepentingan wisatawan dan menjaga keselamatan di jalan raya.

Pandangan Wisatawan

Pada akhirnya, pandangan wisatawan memainkan peran penting dalam masalah ini. Beberapa turis asing mendukung kebijakan ini dan merasa lebih aman menggunakan sarana transportasi alternatif. Namun, bagi beberapa turis lain, menyewa motor adalah satu-satunya pilihan untuk dapat mengeksplorasi pulau Bali dengan lebih leluasa dan lepas terikatan dengan horarium yang ada.

Dampak Positif

Di tengah-tengah kontroversi mengenai larangan sewa motor di Bali, juga terdapat beberapa dampak positif yang muncul. Salah satunya adalah meningkatnya permintaan akan transportasi alternatif seperti taksi dan ojek online. Selain itu, upaya pemerintah dalam memperbaiki regulasi dan infrastruktur jalanan di Bali juga menjadi lebih intensif.

Larangan sewa motor bagi turis asing di Bali memang menimbulkan kontroversi di kalangan pengusaha sewa motor serta pakar pariwisata. Namun, kebijakan ini tetaplah bermaksud untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sebagai alternatif, wisatawan dapat memilih menggunakan sarana transportasi lain yang tersedia, sekaligus meningkatkan pendapatan pengusaha taksi dan ojek online. Dalam jangka panjang, upaya pemerintah dalam memperbaiki regulasi dan infrastruktur jalanan di Bali akan menentukan apakah larangan ini akan tetap berlaku atau tidak.

Originally posted 2023-03-13 18:28:16.