Aturan Kurang Tegas, Ombudsman Dorong Revisi Perpres BBM untuk Mengendalikan Harga
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah kerap kali dikritik terkait strategi pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satu kendalanya adalah aturan yang kurang tegas dalam Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Selain itu, meningkatnya harga minyak dunia juga turut berpengaruh pada harga BBM di Indonesia.
Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia mendorong revisi Perpres BBM untuk lebih mengatur pengendalian harga BBM agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Namun, revisi Perpres BBM tak semudah itu dilakukan. Apa saja permasalahan yang ada dan apa saja yang seharusnya diubah dalam Perpres BBM?
1. Aturan yang Kurang Tegas pada Perpres BBM
Aturan pada Perpres BBM yang kurang tegas menjadi kendala bagi penegakan hukum terhadap pelaku usaha penjualan BBM. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sanksi yang dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar aturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan aturan dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan dalam Perpres BBM.
2. Pelaksanaan Subsidi BBM
Program subsidi BBM di Indonesia berjalan cukup lama, tapi belum sepenuhnya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah pengawasan yang kurang ketat terhadap penyaluran BBM yang disubsidi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak berhak.
3. Infrastruktur Pertamina Tidak Terdistribusi dengan Merata
Tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur Pertamina yang memadai. Hal ini menyebabkan sulitnya proses distribusi BBM ke daerah yang kurang terakses. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas infrastruktur Pertamina sehingga distribusi BBM dapat dijalankan dengan merata dan efektif.
4. Ketergantungan Terhadap Impor Minyak
Indonesia masih mengimpor sebagian besar minyaknya. Hal ini menyebabkan kerap terjadinya fluktuasi harga pasar internasional dan membuat harga BBM di Indonesia kian tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya meningkatkan produksi minyak dalam negeri agar tidak tergantung pada impor.
5. Pengawasan Terhadap Harga BBM
Tidak adanya otoritas yang terpusat untuk mengatur harga BBM di Indonesia membuat harga BBM sering tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk badan yang bertugas untuk memantau dan mengatur harga BBM agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
6. Pembatasan Impor BBM
Pemerintah perlu mengoptimalkan Perpres BBM untuk membatasi impor BBM agar mampu mengendalikan harga BBM di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dapat mendirikan kilang minyak dalam negeri, sehingga dapat memproduksi minyak lokal dan tidak perlu mengimpor minyak dari luar negeri.
7. Penyederhanaan Proses Administrasi
Proses administrasi yang berbelit-belit dalam Perpres BBM seringkali membuat pelaku bisnis kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses administrasi yang ada agar memudahkan pelaku bisnis dan meningkatkan kualitas bisnis di Indonesia.
8. Upaya Peningkatan Kualitas Layanan
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat dalam penyediaan BBM agar mampu memenuhi kebutuhan yang berkualitas dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah dapat bersinergi dengan swasta untuk memperluas jaringan penyaluran BBM ke seluruh wilayah Indonesia.
9. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Masyarakat perlu meningkatkan kesadarannya dalam menghemat penggunaan BBM dan turut berpartisipasi dalam program penghematan BBM yang telah disediakan oleh pemerintah. Kebiasaan hidup hemat BBM dapat mengurangi konsumsi BBM dan membantu menjaga ketersediaan BBM di Indonesia.
10. Meningkatkan Kemandirian Energi
Upaya untuk meningkatkan kemandirian energi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan mengendalikan harga BBM. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya, angin dan air sehingga mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Kesimpulan
Perpres BBM harus ditinjau ulang agar mampu mengendalikan harga BBM yang terus meningkat. Diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah agar strategi pengendalian harga BBM di Indonesia efektif dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, meningkatkan kemandirian energi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan mengendalikan harga BBM di Indonesia.
Originally posted 2023-04-07 03:15:55.
